Dadali: Di tengah peningkatan kasus covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat justru mengosongkan jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes). Padahal, posisi tersebut memegang peranan penting dalam mengendalikan dan memerangi covid-19. 

Pemkab Bandung Barat melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran pejabat, baik jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional. Dari ratusan pejabat yang dimutasi dan dirotasi, memang yang paling menarik perhatian adalah pengosongan jabatan Kadinkes yang sebelumnya dijabat Hernawan Widjajanto. Kini, Hernawan digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM. 

"Ini aneh dan sangat di luar nalar. Mengosongkan jabatan Kepala Dinas Kesehatan padahal kasus covid-19 di kita masih tinggi dan vaksinasi sedang berjalan," kata anggota DPRD Bandung Barat, Dadan Supardan, Senin, 1 Februari 2021, seperti dilansir dari Mediaindonesia.com.

Menurutnya, peran Kadis Kesehatan begitu urgen dalam kondisi saat ini. Di lapangan, masyarakat yang terpapar covid-19 masih terus meningkat secara kuantitas. Berbagai kebijakan penting dan cepat harus dilakukan oleh kepala dinas definitif dan akan berbeda bobotnya ketika dilakukan oleh seorang Plt kepala dinas. 

Lanjut Dadan, fungsi pengendalian serta koordinasi dalam sektor pengendalian dan penanganan penyebaran covid-19 harus benar, terencanakan secara tepat, dan sempurna. "Saya pikir untuk kondisi sekarang, lebih prioritas Kepala Dinas Kesehatan daripada harus mengisi orang ke jabatan staf ahli," ungkapnya. 

Bukan hanya Kepala Dinas Kesehatan, mutasi dan rotasi yang dilakukan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna itu juga mencopot sejumlah pejabat yang berkaitan dengan bidang kesehatan seperti Direktur RSUD Lembang Eisenhower Sitanggang, Direktur RSUD Cikalongwetan Ridwan Abdullah Putra dan Direktur RSUD Cililin Achmad Okto Rudi.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat Asep Ilyas, membantah mutasi dan rotasi ini karena alasan politis. Kebijakan bupati yang memindahkan sejumlah pejabat dalam rangka untuk penyegaran. 

"Kaitan politis tidak ada, hal itu merupakan kebijakan pimpinan karena dipandang perlu untuk penyegaran, untuk lebih mengoptimalkan kembali kinerjanya," ucap Asep.

Asep menjamin, kekosongan di beberapa posisi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan maupun penanganan pandemi covid-19 karena akan diisi Pelaksana Tugas (Plt). 

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaksanakan lelang jabatan atau open bidding. Khusus untuk posisi direktur utama RSUD, nantinya akan ada penunjukan langsung berdasarkan kriteria dan kompetensi. 

"Kekosongan itu enggak akan terlalu lama karena kita langsung buka lelang jabatan. Target sebulan sudah rampung, mudah-udahan semuanya lancar," jelasnya.