Dadali: Tidak ada orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi. Pemerintah pun telah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting. Namun, pandemi covid-19 ternyata juga berdampak terhadap penanganan stunting di Indonesia.

Seperti di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, penanganan stunting menjadi runyam. Partisipasi masyarakat yang awalnya mencapai lebih dari 90%, kini turun hingga hanya 56%.

"Pandemi menghambat proses surveilans. Penimbangan balita di posyandu banyak yang dihentikan, karena konsentrasi petugas kesehatan beralih untuk penanganan covid-19," kata Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, di sela-sela Rembuk Stunting 2021, Senin, 31 Mei 2021, seperti dilansir dari Mediaindonesia.com.

Perempuan yang akrab disapa Ambu Anne itu mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan seluruh pemangku kepentingan terus berkomitmen dalam upaya penanganan, pencegahan dan penurunan angka stunting. 

"Ikhtiar ini masih harus terus dilaksanakan karena berdasarkan hasil survei pemantauan status gizi pada 2017 angka stunting di Kabupaten Purwakarta masih mencapai 30,9%. Dua tahun kemudian, pada 2019, turun menjadi 23.43%," lanjutnya. 

Menurut dia, pemkab menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada 2024. Pada masa pandemi, terjadi peningkatan angka stunting sebanyak 4,83%. 

"Peningkatan ini sedikit, namun harus diwaspadai. Pada masa pandemi, pembatasan kegiatan berkelompok, termasuk di posyandu membuat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Tapi, kami mengapresiasi petugas dan masyarakat di posyandu yang tetap mengupayakan penurunan stunting," tambah Ambu. 

Ia mengingatkan tugas menurunkan angka stunting bukan hanya tupoksi jajaran kesehatan atau satu individu semata. Diperlukan satu kesatuan yang terintegrasi mulai dari seluruh organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, organisasi profesi, pelaku usaha, dan elemen masyarakat lainnya.

"Program ini akan terlaksana dengan baik apabila ada kebersamaan, persatuan, dan gotong royong semua pihak. Setiap elemen mempunyai tanggung jawab masing-masing agar Kabupaten Purwakarta terbebas dari stunting," tandasnya. 

Menurut Anne, pelaksanaan intervensi pada kondisi pandemi ini memang dibatasi, namun apabila dilakukan dengan konvergensi semua elemen maka dapat terlaksana dengan optimal. Setiap OPD memiliki pasukan-pasukan tangguh di lapangan. Mereka akan lebih berdaya jika menyatu dengan  kader posyandu, kader pembangunan manusia, kader program keluarga harapan, PLKB, PKK, PAUD dan pihak pihak swasta, institusi pendidikan, organisasi profesi dan lain-lain.

Bergerak bersama 

Anne mengajak semua elemen untuk bergerak ke arah upaya pencegahan dan penanggulangan angka stunting di Kabupaten Purwakarta dengan menyatukan kekuatan seluruh elemen. "Kita harus bersepakat mengawal dari 1.000 hari pertama kehidupan, baik melalui intervensi spesifik maupun sensitif sesuai dengan fungsi masing-masing." 

Intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Purwakarta pada 2021 dilokuskan pada 7 kecamatan dan 30 desa. Diharapkan setiap kecamatan dan desa membuat program-program yang inovatif, meningkatkan peran kelembagaan posyandu, PAUD, dan PKK, untuk mengatasi stunting. Program kewilayahan itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya dan keuangan, termasuk penggunaan Dana Desa, dengan memperhatikan permasalahan utama yang dapat mempengaruhi dalam percepatan dan penurunan stunting di tingkat desa. 

"Pemkab elah menyediakan anggaran dan dukungan kegiatan lainnya untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Purwakarta. Keberhasilan dapat dilihat peningkatan status kesehatan lingkungan," ungkap Ambu. 

Sejumlah indikasinya ialah capaian tidak membuang air besar sembarangan melebihi target yaitu 61,98% atau 118 desa dan 6 kelurahan. Capaian ini dapat memacu ke arah terciptanya Kabupaten Sehat yang berdampak terhadap penurunan stunting. (Reza Sunarya)