Ribuan Penyintas Gempa Cianjur Belum Bangun Rumah karena Kesulitan Cari Tukang

Bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, saat bertatap muka dengan tenaga tukang di Desa Benjod, Kecamatan Cugenang.(ANTARA/Ahmad Fikri) Bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, saat bertatap muka dengan tenaga tukang di Desa Benjod, Kecamatan Cugenang.(ANTARA/Ahmad Fikri)

Cianjur: Bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, menyebut sekitar 5.000 warga penyintas gempa Cianjur belum bisa membangun rumah. Warga kesulitan mendapatkan tukang meski sudah menerima stimulan pembangunan tahap I.

"Jumlah rumah yang rusak berat, sedang, dan ringan mencapai puluhan ribu unit, sehingga membutuhkan tenaga kerja atau tukang bangunan sekitar 60 orang dan rata-rata sedang bekerja," kata Herman Suherman, dilansir dari Antara, Selasa, 30 Mei 2023. 

Ribuan warga penyintas tersebut menunggu tukang untuk menyelesaikan pembangunan rumah warga lain yang lebih dulu memesan. Selain itu, kenaikan harga material bangunan juga menjadi kendala untuk warga membangun rumah.

Herman mengimbau warga menggunakan jasa pihak ketiga atau meminta bantuan TNI untuk membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa dalam waktu 2 pekan. Imbauan ini ditujukan bagi warga yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan ingin cepat kembali ke rumah. 

"Lebih baik menggunakan jasa aplikator atau TNI karena kebutuhan tenaga pertukangan pasti tinggi karena mereka yang memilih membangun mandiri juga banyak. Terlebih saat ini tingkat kebutuhan tinggi membuat harga material bangunan menjadi mahal," ujarnya.

Dansatgas Penanganan Gempa Bumi Cianjur, Kolonel Inf Heri Rustanto, mengatakan pihaknya dapat menyediakan tukang dari luar Cianjur. "Kami siap membantu menyediakan tenaga tukang agar warga dapat dengan cepat membangun kembali rumahnya," jelasnya. 

Dia mengungkapkan, warga tidak dapat mencairkan bantuan tahap II karena belum ada laporan. Maka, pihaknya meminta warga untuk menggunakan jasa pihak ketiga atau aplikator resmi yang sudah ditunjuk pemerintah.



(SUR)