Dadali: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka mulai Januari 2021. Hal ini disampaikannya setelah selama kurang lebih delapan bulan pandemi covid-19 melanda Indonesia.

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mendukung keputusan ini. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini diterapkan dinilai tidak efektif. PJJ semakin lama juga dianggap berdampak negatif.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, banyak dampak negatif selama PJJ, yang dialami dari siswa, sekolah, orang tua, dan lain-lain,” kata Bima di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 24 November 2020.

Terdapat tiga syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk dipenuhi oleh sekolah yang ingin menggelar KBM tatap muka. Tiga syarat itu, yakni izin dari pemerintah daerah, komite sekolah, dan kepala sekolah. Hal ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan.

Selama beberapa pekan ke depan, jelas Bima, pemerintah daerah mulai melakukan sosialisasi. Dinas Pendidikan Kota Bogor juga akan menyiapkan daftar isian yang harus dipenuhi pihak sekolah. Kemudian, pihak sekolah nantinya harus mengajukan izin penyelenggaraan KBM tatap muka kepada pemerintah daerah.

“Namun jika komite sekolah mendukung tetapi ada wali murid yang tidak setuju, anak itu tidak wajib mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Karena izin orang tua itu yang utama,” tegas Bima.

Pemkot Bogor telah menyepakati penyelenggaraan KBM tatap muka dilakukan pada 11 Januari 2021 secara bertahap. Tentunya kesiapan sekolah menjadi aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Tenaga didik juga harus dijamin tidak terjangkit virus covid-19. Oleh karena itu, Pemkot Bogor sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor untuk melakukan tes usap kepada 18 ribu tenaga didik di Kota Bogor.