Jakarta: Presiden RI Joko Widodo mengatakan tidak ada rencana pemberian subsidi untuk harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung. “Tidak ada subsidi,” tutur Presiden Jokowi, dilansir dari Antara, Rabu, 13 September 2023. 

Menurut Jokowi, penetapan harga tiket kereta cepat akan ditentukan melalui pertimbangan kalkulasi. Upaya pengadaan kereta cepat  Jakarta-Bandung untuk mendorong masyarakat beralih dari transportasi pribadi menjadi  publik.

Selain itu, dengan adanya transportasi publik semacam ini dapat mengurangi kemacetan dan polusi bisa ditekan. Di sisi lain, Jokowi menjelaskan bahwa kemacetan telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp100 triliun.

“Arahnya ke situ karena setiap tahun kita kehilangan, karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari (kerugian ekonomi karena macet) Rp100 triliun," ungkap dia.

Harga tiket kereta yang tidak disubsidi menjadi pertimbangan perpindahan penumpang dari Kereta Api Agro Prahayangan ke kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalkulasi besar atau kecilnya potensi jumlah penumpang perlu dipertimbangkan.

Meski demikian, Presiden Jokowi mengajak masyarakat agar mencoba dahulu transportasi baru itu sebelum menentukan sikap beralih dari KA Agro Prahayangan. Uji coba gratis akan dilakukan bagi masyarakat umum.

Dalam uji coba kereta cepat yang dilakukan Presiden jokowi, tampak didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Agung, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, dan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Siap dioperasikan

Kementrian Perhubungan menyatakan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan dan dioperasikan untuk pertama kali pada 1 Oktober 2023.

Sekretaris Jenderal Kementrian Perhubungan Novie Riyanto menuturkan, uji coba terus dilakukan untuk memastikan keamanan pengoperasian sudah terjamin. "Tetap sesuai sesuai jadwal. Sedang kami uji coba terus. Keamanan penting," ujar dia.

Uji coba meliputi tes kelayakan sarana dan prasarana. Kedua aspek ini menjadi prioritas dalam menjalankan transportasi. Izin operasional juga dipastikan terbit sebelum sebelum mengangkut penumpang nanti.