Dadali: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mendorong pengadaan vaksin oleh pihak swasta untuk hewan domba di Jawa Barat.

Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan PMK, Wiku Adisasmito, dilansir dari Antaranews.com, mengatakan bahwa fokus Kementerian Pertanian dalam pengadaan vaksin pertama adalah untuk sapi dan kerbau.

Akan tetapi, khusus untuk Jawa Barat, Wiku mengungkapkan sebenarnya populasi domba termasuk tinggi di Indonesia, yaitu kisaran 70 persen dan populasi domba nasional terbesar berada di Jawa Barat.

“Agar swasta bisa mengadakan vaksin, bahkan mereka juga bersedia membantu peternakan-peternakan rakyat untuk melakukan vaksinasi atas pengadaan mereka,” ujarnya.

Maka dari itu, sinergi dapat dilakukan dengan baik dan populasi domba di Jawa Barat tidak terancam pengurangannya karena adanya virus PMK.

Baca Juga: Vaksin Gencar Dilakukan, Kasus PMK di Kuningan Terkendali

Dia juga mengatakan bahwa pertahanan pertama penularan PMK adalah biosekuriti, jika vaksin dan pengobatan belum tersedia. Selain itu, ia mengatakan bahwa setiap petugas yang keluar atau masuk kendang maupun peternakan diharapkan untuk disemprot terlebih dahulu. Lalu, pastikan juga alas kaki yang digunakan bersih dengan cara didisinfeksi sehingga kebersihan hewan akan selalu terjaga.

Ketua Satgas PMK Jawa Barat, Supriyanto sebelumnya mengatakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia siap untuk membantu pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Barat.

“Dokter hewan yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI dan sarjana peternakan yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu dalam pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Barat,” kata Supriyanto.

Menurutnya, petugas vaksinasi PMK di Provinsi Jawa Barat sangat memadai.

Dilihat dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, terdapat sekitar 917 petugas vaksinasi yang terdiri dari medik veteriner, paramedik veteriner, dan inseminator.

Supriyanto menerangkan bahwa jumlah tersebut sudah cukup untuk pelaksanaan vaksinasi PMK di Jawa Barat. Hanya memerlukan mobilisasi petugas ke kabupaten atau kota. Tujuannya adalah agar petugas vaksinasi PMK di kabupaten atau kota di wilayah tersebut dapat tersebar secara merata.

Tak hanya itu, Supriyanto mengemukakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat memiliki fasilitas penyimpanan vaksin PMK berkapasitas 200.000 sampai 250.000 dosis.