Pemprov Jabar Targetkan 144 kecamatan Punya SMA/SMK negeri dalam 5 Tahun

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso. (ANTARA/Ricky Prayoga) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan SMA/SMK negeri di sebanyak 144 kecamatan di daerah Jawa Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menemukan kecamatan tersebut memiliki sekolah swasta namun belum memiliki SMA/SMK negeri.

“Kita ingin sekolah negeri ini ada di seluruh wilayah. Di 144 kecamatan itu ada SMA/SMK swasta, tapi negeri nggak ada, kita rencanakan dan harapkan terealisasi,” kata  Plh Sekda Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso dikutip dari Antara pada Rabu, 10 Januari 2024.

Pembangunan SMA/SMK di 144 kecamatan ditargetkan rampung dalam lima tahun. Namun, dia mengakui realisasi target tersebut tidak mudah karena ketersediaan lahan yang representatif menjadi salah satu kendala utama.

“Mudah-mudahan nanti paling tidak memastikan dulu sekolah yang bertempat bukan di aset pemprov, kita akan pindah bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan dari semula sewa ke tempat yang dibangun pemprov. Kita sudah identifikasi,” ujarnya.

Pemprov Jabar untuk sementara akan memprioritaskan pembangunan sekolah baru yang telah memiliki aset tanah untuk dibangun. Taufiq mengatakan anggaran sekitar Rp 11 miliar telah dialokasikan di  APBD untuk pembangunan unit sekolah yang akan dimulai bertahap mulai 2024.

“Kurang lebih kita anggarkan untuk sejumlah sekolah baik SMA, SMK maupun SLB. Angkanya kurang lebih Rp11 miliar untuk pembangunan ini, masing-masing Rp3 miliar,” ucapnya.

Anggaran Rp3 miliar untuk masing-masing unit pembangunan sekolah baru merupakan angka minimal, di luar penyiapan tanah dan hanya bangunan. Karenanya, Taufiq mengatakan pihaknya juga akan mencoba melobi pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi membangun sekolah.

“Termasuk juga bagaimana memanfaatkan fasos, fasum yang ada di kabupaten/kota yang bisa diakses untuk menjadi sekolah SMA/SMK, dan juga bisa dengan CSR untuk dukungan pembangunan,” tuturnya.



(SUR)

Berita Terkait