Dadali: Performa pemerintah dalam mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas) Indonesia menjadi sorotan. Khususnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memperoleh nilai merah.

"Kalau saya lihat kurang profesional," kata anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah, saat dihubungi, Sabtu, 11 September 2021.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu heran dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola lapas. Beragam masalah selalu saja timbul. 

Misalnya seperti peredaran narkoba, kerusuhan, tahanan yang melarikan diri, bahkan kebakaran lapas yang baru terjadi. Hingga kini tak ada remedial.

"Kan kejadian (permasalahan lapas) ini bukan sekali dua kali, kita geram juga ini, ada di mana permasalahannya," jelas dia, seperti dilansir dari Medcom.id.
 
Baca: 7 Tahun Menjabat, Kinerja Yasonna Dinilai Tak Mumpuni

Akibat dari kejadian itu, Presiden Joko Widodo diminta turun tangan mengevaluasi pengolaan lapas. Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Banten, harus dijadikan momentum perbaikan pengelolaan penjara di Tanah Air.
 
Namun, Dimyati tak menyebutkan rinci evaluasi yang dimaksud. Terkait pencopotan Menkumham, Yasonna Laoly, menjadi hak prerogatif presiden.
 
"Intinya rapor merah buat pemerintah. Pemerintah kan punya pemimpinnya, dan pemimpinnya presiden. Kita harap ini menjadi introspeksi dan evaluasi bagi pemerintah," ujar dia. (Anggi Tondi Martaon)