Dadali: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, meminta distribusi vaksin covid-19 ke pemerintah pusat maksimal agar vaksinasi dapat dipercepat. Pasalnya, Cianjur terancam balik ke level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) karena minimnya vaksinasi.

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menyampaikan indikator yang diterapkan pemerintah pusat terkait level, berdasarkan angka vaksinasi 50 persen dari target. Sedangkan di Cianjur hingga saat ini, baru tercapai 16,5 persen dari 1,9 juta penerima.
 
"Terbatasnya pasokan vaksin, membuat target belum maksimal, sedangkan terkait penurunan level dari pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan, pencapaian vaksinasi menjadi indikator penilaian," kata Herman, seperti dilansir dari Medcom.id, Jumat, 17 September 2021.

Capaian vaksinasi setidaknya harus berada di angka 50 persen dan 40 persen (untuk lansia) guna mempertahankan level 2. Sedangkan untuk turun ke level 1, pencapaian vaksinasi dosis pertama di angka 70 persen dengan capaian vaksinasi lansia sebesar 60 persen.
 
Baca: Vaksinasi Pelajar di Aceh Tengah Baru Mencapai 5%

Apabila angka itu tak tercapai, Cianjur akan kembali ke PPKM level 3 meskipun kasus dan tingkat keterisian ruang isolasi menurun, bahkan angka kematian melandai satu pekan terakhir.

"Namun pemicunya tetap mengejar vaksinasi untuk mempercepat herd immunity. Kami masih bingung untuk mengejar target vaksinasi, dengan minimal pencapaian 50 persen agar bertahan di level 2 karena target sangat tinggi, sedangkan suplai vaksin dari pusat terbatas," katanya.
 
Ia berharap pasokan vaksin dari pusat dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi keterlambatan. Sehingga pemerintah daerah dapat mengupayakan pemberian vaksin secara maksimal sesuai indikator pusat.
 
Sekretaris Dinkes Cianjur, Irvan Nur Fauzy, mengatakan stok vaksin di Cianjur, saat ini, hanya 40 ribu dosis dan diperkirakan hanya cukup untuk satu pekan ke depan. Sehingga untuk mengejar pencapaian hingga 50 persen, harus menggelar vaksinasi untuk 500 ribu warga.
 
"Stok vaksin dari pemerintah pusat sangat terbatas, sekitar 10 ribu dosis per minggu. Meski diberi puluhan ribu stok per hari, akan tetap sulit untuk mengejar target termasuk keterbatasan tenaga kesehatan jika dikebut," katanya. (Antara)