Dadali: Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyinggung pemerintah agar kebocoran data pribadi warga saat melaksanakan vaksinasi covid-19 tidak terjadi. Menurut dia, prosedur teknis vaksinasi yang memiliki celah kebocoran data harus dicegah.

"Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya.

Penyalahgunaan data pribadi seperti e-KTP bukan hal baru menurutnya. Seperti pinjaman online fiktif hingga pembobolan rekening bank sering terjadi.

“Kan kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan tiba-tiba ditagih oleh pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut,” jelas Politikus PDI Perjuangan itu, melansir Media Indonesia.

Bagi Puan, lebih baik warga menunjukkan e-KTP asli. Maka dari itu dia meminta agar penyelenggara vaksinasi tidak mempersulit warga dengan syarat fotokopi e-KTP.

“Tolonglah penyelenggara vaksin di lapangan, jangan mempersulit warga dalam keadaan yang sudah sulit begini. Di zaman sekarang sudah serba digital, sebisanya kurangi syarat dokumen fisik yang berisi data pribadi warga,” imbau Puan.

Baca: Saudi Aramco Konfirmasi Kebocoran Data

Lebih lanjut Puan menjelaskan, potensi kebocoran data pribadi warga negara lewat fotokopi e-KTP ini adalah salah satu hal yang diadvokasi DPR lewat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang masih dibahas oleh pemerintah. 

“Meski belum rampung, saya optimis RUU PDP yang akan melindungi privasi warga akan segera disahkan,” tuturnya. (Media Indonesia)