Dadali: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya membangun sisem yang baik untuk menutup peluang terjadinya korupsi. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menyederhanakan proses kerja dan pelayanan demi meminimalisasi peluang korupsi.

“Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi,” ucap Jokowi dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Harkodia) 2020 yang mengusung tema ‘Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi’ yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 16 Desember 2020.

Jokowi menyebutkan terdapat beberapa sektor yang paling rentan terjadinya korupsi. Pertama adalah sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak. Kedua adalah sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sehingga kedua sektor itu akan menjadi perhatian utama pemerintah.

“Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas,” ujar Jokowi.

Setelah mekanisme dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit telah disederhanakan, pemerintah akan mendukung hal tersebut dengan penggunaan teknologi digital. Teknologi digital yang dimaksud, seperti e-budgeting, e-procurement hingga ­e-audit.

Selain itu, Jokowi menyampaikan bahwa kinerja penegakan korupsi tidak diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan. “Tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” tegasnya.